Blokade Selat Hormuz oleh Garda Revolusi Iran pada Februari 2026 telah mengganggu jalur keluar masuk kapal tanker global.Hal ini terjadi karena adanya eskalasi konflik militer antara Iran dan Amerika Serikat.
Konflik ini terjadi salah satunya akibat upaya Iran untuk memperoleh kandungan isotop Uranium U235 sebesar 60% dan beberapa proksi Iran mengganggu sekutu dan kepentingan nasional Amerika Serikat.
Menurut Badan Energi Internasional (IEA) Selat Hormuz sendiri merupakan alur laut sempit yang memisahkan Semenanjung Arab dan Iran. Dengan jalur sempit tersebut sekitar 25 % perdagangan minyak dunia melewati jalur sempit ini. Gangguan sekecil apapun akan berdampak pada kenaikan harga minyak global.
Kenaikan harga minyak global pada akhirnya juga berimbas di Indonesia yakni Pertamax yang semula di tahan pada harga Rp 12.300/Liter menjadi Rp 16.250/Liter dan pada BBM non-subsidi lainnya.
Kenaikan harga BBM non-subsidi ini memang tidak memukul masyarakat bawah secara langsung layaknya kenaikan Pertalite atau Biosolar. Kendati demikian, dampaknya akan menjalar secara tidak langsung pada kenaikan harga bahan pokok akibat membengkaknya biaya logistik para pelaku usaha.
Hal ini juga diperparah oleh kebijakan pemerintah membuat program yang tidak produktif dan berisiko terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Seperti pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembentukan 750 Batalion Teritorial Pembangunan (Yon TP) yang artinya akan ada penambahan 1 juta tentara.
Program-program tersebut membuat beban APBN Indonesiadefisit sebesar 2,8% terhadap PDB hal ini mungkin akan terus naik apabila, situasi global tidak kondusif dan tidak ada perencanaan matang dari pemerintah. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara batas maksimal defisit APBN adalah 3% terhadap PDB.
Defisit APBN yang terus naik, situasi geopolitik yang tidak bisa diperdiksi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat berefek pada investor di Indonesia tidak mau lagi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini berimbas pada nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang terus turun.
Salah satunya adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS,sebesar Rp 18.130 per 1 Dolar AS. Ini pada akhirnya akan memicu Inflasi contohnya pada bahan pokok impor seperti kedelai dan gandum yang merupakan bahan dasar pembuatan tempe dan mi. Jika pemerintah tidak berbenah dan tidak hanya “asal bapak suka” saja krisis ekonomi di Indonesia bukanlah mustahil terjadi.
Komentar
Posting Komentar